Desember dalam Catatan Panjang Sejarah Aceh

ACEH memiliki sejarah panjang di bulan Desember jika merujuk pada penanggalan tahun berdasarkan perhitungan kalender Masehi. Beberapa peristiwa yang tak bisa dilupakan begitu saja terjadi pada akhir tahun, sejak beberapa dekade hingga hitungan abad. Apa saja itu?

Dari penelusuran singkat penulis, terdapat beberapa kejadian yang terkadang mengubah jalannya sejarah Aceh di masa kini. Kejadian-kejadian tersebut antaranya berkaitan dengan peristiwa duka maupun aktivitas yang berkaitan dengan politik ideologi kedaerahan.

Berbagai rujukan kejadian yang kini menjadi sejarah tersebut dimulai dari tanggal 23 Desember 1389 Masehi atau bertepatan dengan hari Jum'at, 14 Zulhijjah 791 Hijriah. Pada hari itu, berabad-abad lampau, seorang sultanah dari Kerajaan Sumatrah (Pasai) bernama Sultanah Al' Ala mangkat. Dia merupakan putri Sultan Malikuzzahir (Malik at Thahir) yang memimpin Kerajaan Sumatrah.

Penanggalan mangkatnya sang sultanah itu terukir dengan jelas di batu nisan yang kelak ditemukan di kompleks pemakaman para raja di Peut Ploh Peuet, Gampong Minyek Tujoh, Kemukiman Ara, Aceh Utara. Hal itu kemudian dicatat dengan runut oleh H. Mohammad Said, dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad Jilid I.

Sejarah lain yang terjadi pada akhir tahun Masehi adalah terkait permintaan maaf pimpinan Dinasti Oranje kepada Sultan Aceh. Bertanggal 11 Desember 1600 Masehi, Prince Maurist de Nassau yang memimpin Dinasti Oranje di Belanda mengirim utusan ke Aceh. 

Para utusan tersebut terdiri dari beberapa pegawai keuangan dan staf perdagangan, yaitu Gerard de Roy, Laurent Bicker, Jan Jacobs, dan Nicolaas van der Lee. Para utusan dari Dinasti Oranje itu menumpang empat kapal berbendera Belanda yang berlayar ke Aceh. 

Dalam surat tersebut, Prince Maurist de Nassau menjelaskan posisi Belanda dalam percaturan politik Eropa. Dia juga meminta maaf atas insiden yang timbul akibat ulah Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman, dua petinggi di kongsi dagang Belanda--yang menyinggung bahkan menghujat Sultan Ala' al-Din Riayat Syah Sayyid al Mukammil. 

Menurut penguasa Belanda itu, sikap dua petinggi kongsi dagang mereka itu dipicu oleh kesalahpahaman yang dibuat oleh Portugis. 

Aceh juga memiliki sejarah penting pada bulan Desember dalam penanggalan tahun Masehi, yaitu mangkatnya Sultan Iskandar Muda, seorang Sultan Aceh yang jejak kejayaan di masa pemerintahannya banyak dicatat oleh sejarawan. Iskandar Muda yang pada masa kecil bernama Tun Darma Wangsa merupakan seorang Sultan Aceh dari keturunan Meukuta Alam dan Darul Kamal. Sultan Iskandar Muda memerintah Aceh pada awal April 1607 Masehi. 

Semasa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda mampu merebut Pahang dalam misi pembebasan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu dari pengaruh Portugis. 

Dari sumber yang ada, Sultan Iskandar Muda turut mempersunting putri dari Kesultanan Pahang kemudian dijuluki dengan nama Putroe Phang.

Di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda juga disebut pengaruh Aceh kian meluas. Selain mampu mencapai kejayaan di bidang politik, masa Sultan Aceh ini pula dibangun Taman Putroe Phang dan Gunongan. Di masanya juga dibuat sungai buatan untuk pemandian para permaisuri raja. Kelak, sungai itu diberi nama Krueng Daroy yang sumber airnya berhulu di Mata Ie.

Bangunan, taman dan juga sungai buatan tersebut masih dapat ditemui hingga sekarang. Lokasinya tak jauh dari Meuligoe Gubernur Aceh atau selemparan batu dari kompleks makam Belanda; Kherkoff, di Banda Aceh.

Berdasarkan catatan sejarah, Sultan Iskandar Muda mangkat pada 29 Rajab 1046 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Desember 1636 Masehi. Dia kelak dimakamkan di dekat Darud Donya atau istana kerajaan Aceh Darussalam.

Namun, perang Belanda di Aceh telah membuat makam Sultan Iskandar Muda raib. Di saat Belanda berhasil merebut Darud Donya, banyak bukti-bukti peradaban Aceh dihilangkan. Beberapa nisan Sultan Aceh yang berhias batu manikam dan batu mulia dijarah. Perak dan tembaga yang melapisi nisan juga diambil sebagai sitaan perang.

Nisan Sultan Iskandar Muda lantas raib tidak tahu rimbanya. Belakangan, Pocut Meurah yang merupakan mantan Permaisuri Sultan Mahmud Syah menunjukkan lokasi makam Sultan Iskandar Muda pada 19 Desember 1952. Kondisinya pada saat itu sudah uzur. Dia memperkirakan, makam Sultan Iskandar Muda berada di sebelah Krueng Daroy atau 44 langkah dari tepi sungai buatan itu. Makam sang sultan, menurut Pocut Meurah, bersebelahan dengan Meuligoe Aceh yang menjadi kediaman resmi Gubernur Aceh saat ini.   

Dari tahun 1600-an Masehi, sejarah menarik selanjutnya terjadi di bulan Desember tahun 1873. Pada tahun tersebut, penulis kembali menemukan adanya sejarah yang tidak bisa dibuang begitu saja terkait peta percaturan politik Aceh. 

Merujuk catatan H. Mohammad Said, pada 23 Desember 1873, seorang utusan Belanda bernama Mas Sumo Widikjo, hilang di Aceh. Pada saat itu, utusan Belanda itu membawa surat penting berisi ultimatum Belanda terhadap Kesultanan Aceh. 

Surat ultimatum itu dikirim di saat ketegangan antar dua kubu meningkat pesat, setelah Belanda memblokade perairan Aceh. Banyak pihak yang menolak untuk mengantar surat ultimatum itu ke pusat Kesultanan Aceh Darussalam termasuk para perwira Belanda, Sidi Tahil yang menjadi kaki tangan Belanda, maupun Teuku Nek Meuraksa--seorang penguasa di wilayah pesisir Bandar Aceh Darussalam yang berpihak kepada Belanda. 

Semua pihak paham pada saat itu bahwa siapapun yang menjadi kaki tangan Belanda akan dibunuh ketika menginjakkan kaki di wilayah Aceh. Hal tersebut dikarenakan seluruh rakyat Aceh telah bersumpah setia melindungi wilayah kesultanan hingga titik darah penghabisan. Hal tersebutlah yang kemudian terjadi kepada Mas Sumo Widikjo. Dia hilang ketika mengemban tugas untuk mengantarkan surat ultimatum tersebut. Tidak diketahui siapa yang membuat utusan Belanda itu raib begitu tiba di Aceh. Beberapa sejarawan menduga, Mas Sumo dibunuh dengan sengaja oleh Belanda untuk memperkuat alasan mereka menyerang Aceh dan membuat pasukan Bumi Putra dari Pulau Jawa semakin loyal dalam perang yang bakal berlangsung. 

Invasi Belanda di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam memang terjadi tanpa diwarnai insiden menghilangnya sang utusan tersebut. Pada 25 Desember 1873, perang antara Belanda dengan Aceh telah berlangsung. Kedua kubu mengerahkan pasukan terbaik mereka untuk memenangkan perang. Belanda ngotot untuk menaklukkan Aceh, tetapi menderita kerugian yang tidak sedikit.

Beberapa perwira dan prajurit mereka berkalang tanah di Bumi Serambi Mekkah. Salah satunya adalah Kolonel GBT Wiggers van Kerchem yang kena tembak saat menjadi komandan brigade atau orang kedua di bawah kepemimpinan Verspijck. Dia menderita luka berat, sehingga tidak dapat meneruskan kepemimpinannya dalam menaklukkan Aceh. 

Meski kehilangan banyak prajurit, Belanda sudah tanggung datang jauh-jauh dari Batavia (sebutan Jakarta oleh Belanda) ke Aceh yang ada di ujung Pulau Sumatera. Perang masih berlangsung di pesisir Aceh. Dengan persenjataan yang lebih canggih dibandingkan milik Aceh, Belanda mencaplok sepetak demi sepetak wilayah sang sultan. 

Setelah berhasil merebut pantai Aceh, Belanda bergerak ke arah ibu kota. Pada 26 Desember 1873, Belanda membuat kubu pertahanan (loopgraf) dalam rangka merebut Peunayong dengan menggali pinggiran dataran rumput sepanjang 560 meter. Kubu-kubu itu kemudian diperkuat dengan timbunan goni-goni yang berisi pasir. 

Sehari kemudian, 27 Desember 1873, Belanda berupaya merebut Masjid Raya yang semula diduga sebagai istana Sultan Aceh. Namun, upaya Belanda pada hari itu gagal. Sementara pada 29 Desember 1873, Belanda yang telah memperteguh pertahanan mereka akhirnya berhasil merebut Peunayong.

Pada 25 Desember 1873, van Swieten selaku salah satu pimpinan pasukan Belanda dalam ekspedisi ke Aceh, mengirimkan kawat ke Batavia tentang menghilangnya Mas Sumo Widikjo yang ditugaskan mengantarkan surat Belanda. Surat itu baru tiba di Batavia (Jakarta) pada 30 Desember 1873 setelah di-relay dari Penang. 

Berselang setahun kemudian, Belanda kembali ekspedisi kedua dengan misi menaklukkan Sultan Aceh. Agresi kedua ini dilakukan tepat pada 25 Desember 1874, setelah serangan pertama gagal akibat kematian pimpinan perang mereka, Jenderal JHR Kohler tewas dibedil pasukan Aceh di Masjid Raya Baiturrahman. 

Pimpinan perang Belanda itu bersimbah darah pada 23 April 1873. 

Sebelum mendarat di Aceh, kapal-kapal perang Belanda terlebih dulu memblokade jalur laut Aceh sehingga menyulitkan pihak kesultanan untuk mendapat informasi dan pasokan logistik dari luar Aceh.

Sejarah mencatat, Belanda berhasil menguasai wilayah inti Sultan Aceh Darussalam dalam perang beberapa abad lalu. Militer Belanda yang ditugaskan di Aceh terus mencoba memperluas daerah jajahan mereka, meski sangat menyulitkan lantaran perlawanan yang dilakukan pasukan sultan dan rakyat Aceh masih terus bergelora. 

Belanda menyerang beberapa daerah di Aceh untuk mempersepit gerakan sultan. Daerah-daerah yang diserang tak hanya wilayah Aceh Lhee Sagoe atau dikenal Banda Aceh dan Aceh Besar hari ini. Belanda juga membombardir dataran Pidie dan juga pesisir timur Aceh, termasuk wilayah bekas Kesultanan Pasai yang telah berada di bawah perlindungan Sultan Aceh. 

Pada 31 Desember 1901, Belanda berupaya merebut Blang Jeurat, Blang Kutang dan Krueng Sawang di Aceh Utara. Serangan itu dilakukan setelah Belanda berhasil merebut kubu pertahanan pasukan Aceh yang ada di Paya Reubee, Pidie. Belanda mengirimkan delapan brigade tentaranya untuk merebut tiga daerah itu. Kekuatan Belanda juga disokong oleh empat brigade pasukan Marsose yang dikirim dari Kutaraja, dan dua seksi pasukan infanteri dari Pante Lhong. Belanda berhasil merebut Blang Jeurat setelah beberapa jam bertempur di sana dan terpaksa kehilangan 28 prajurit mereka. 

Perang di Aceh telah menghabiskan banyak uang Belanda. Hal inilah yang terus dikritisi kalangan oposisi di parlemen Belanda. Pimpinan militer Belanda yang bertugas merebut Aceh secara keseluruhan dibikin pusing. Belanda tak hanya mengirimkan pahlawan perang mereka ke Aceh, tetapi juga membentuk pasukan khusus antigerilya marsose untuk melawan strategi perang gerilya yang dilakukan sisa pasukan Aceh. 

Antara perwira-perwira militer Aceh itu dikenal tak hanya ahli strategi, tetapi juga bengis dan juga kejam. Mereka yang ditugaskan ke Aceh tidak mengenal rasa iba kepada musuh-musuhnya. Salah satu perwira itu bernama Letnan Muda Christoffel. Opsir Belanda itu lah yang ditugaskan untuk menculik keluarga Sultan Aceh untuk meredam perang. 

Tugas tersebut berhasil dijalankan dengan baik oleh Letnan Muda Christoffel uang berhasil menculik Pocut Putroe pada 26 November 1902. 

Dalam misi yang sama, Belanda juga menugaskan Mayor van der Maaten untuk menangkap permaisuri Sultan Aceh, Pocut Murong. Tugas itu diselesaikan oleh Mayor van der Maaten pada 25 Desember 1902 yang menangkap Pocut Murong dan putra mahkota, Tuanku Ibrahim, di sekitar Gampong Lamlo Peureulak. 

Belanda yang berhasil menangkap tiga orang anggota keluarga kerajaan tersebut kemudian menekan Sultan Muhammad Daud untuk menyerah. 

Sebagian tokoh Aceh belakangan turut menyatakan sumpah setia mendukung Indonesia setelah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Salah satu tokoh Aceh yang mendukung perjuangan Indonesia tersebut adalah Daud Beureueh, yang kelak mendapat jabatan sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. 

Namun, sumpah setia beberapa tokoh Aceh mulai goyah setelah Indonesia beberapa kali membuat kebijakan yang merugikan Aceh. Daud Beureueh mendeklarasikan perang terhadap Indonesia setelah menyatakan diri menjadi bagian Negara Islam Indonesia (NII) di bawah kepemimpinan SM Kartosuwiryo. Daud Beureueh sendiri yang memimpin pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh. Perjuangan itu belakangan pungkas setelah beberapa pengikut setia Daud Beureueh turun gunung. 

Pada 15 Desember 1961, Daud Beureueh yang kadung kecewa dengan Indonesia kembali mendeklarasikan Republik Islam Aceh (RIA). Kali ini, Daud Beureueh melepaskan bayang-bayang DI/TII SM Kartusuwiryo dalam aksinya. Pusat komando RIA pimpinan Daud Beureueh berada di Aceh Utara. Akan tetapi, perjuangan yang digelorakan Daud Beureueh di bawah payung RIA tidak mendapat respons besar dari rakyat Aceh, seperti saat dirinya ikut berjuang di bawah DI/TII. 

Pemerintah Republik Indonesia kemudian mencoba menyejukkan suasana di Aceh--setelah Teungku Daud Beureueh memberontak, dengan memberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh. Aceh juga diberikan kekuasaan menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia sejak itu. 

Selain itu, antara 18-22 Desember 1962, pemerintah juga menggelar upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA di Blangpadang, Aceh, sebagai wujud simbol perdamaian. 

Edisi perjuangan Teungku Daud Beureueh pungkas. Ikhtiar perlawanan kemudian beralih ke keturunan pejuang Teungku Chik Di Tiro, Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Pada 4 Desember 1976, pria yang kelak akrab disapa Hasan Tiro itu mendeklarasikan perjuangan Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) atau Gerakan Aceh Merdeka di Gunung Cokkan, Halimon, Pidie. Perjuangan tersebut dilakukan Hasan Tiro setelah melihat adanya ketidakadilan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Aceh selaku "Daerah Modal" meraih dan mempertahakan kemerdekaan Indonesia. 

Perlawanan Hasan Tiro semula hanya berwujud pada perang diplomasi. Namun, negara Indonesia pada masa itu menyikapi secara militer. Alhasil, Hasan Tiro dan rekan-rekan yang telah menyatakan diri berjuang menegakkan kemerdekaan Aceh terpaksa membentuk pasukan militer untuk meraih hal tersebut. Sayap militer GAM itu belakangan dikenal dengan sebutan Angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau AGAM dan kemudian menjadi Tentara Negara Aceh alias TNA. 

Eksalasi perang antara pasukan GAM dengan TNI/Polri kian tahun memuncak. Pada 2 Januari 1999, Indonesia pun menggelar Operasi Wibawa di Aceh. Pemerintah pada masa itu beralasan menggelar operasi militer di Aceh setelah Mayor Mar Edyanto Abbas hilang diculik di Lhokseumawe. Perwira tersebut adalah Komandan Satgas Marinir yang bertugas di Lhokseumawe. 

Operasi Wibawa tersebut juga digelar sebagai tindak lanjut tentara atas penculikan terhadap tujuh prajurit TNI di Lhok Nibong, Aceh Timur, pada Selasa, 29 Desember 1988. 

Operasi Wibawa yang digelar Pemerintah Indonesia di Aceh membawa sejuta cerita kelam. Perang yang mengorbankan rakyat sipil terjadi. Salah satu sejarah pahit yang terjadi kemudian dikenal dengan tragedi Arakundo. 

Peristiwa itu terjadi pada 3 Februari 1999 yang merenggut nyawa 58 orang, berdasarkan catatan KontraS. Media massa kemudian menuliskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil di Aceh itu juga merupakan respons TNI atas penculikan terhadap tujuh prajurit di Lhok Nibong pada 29 Desember 1998. Penculikan itu diduga menjadi alasan bagi militer untuk mengirim 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Linud 100/Pematang Siantar, Binjai-Sumatera Utara ke Aceh. Satuan ini dilengkapi oleh 400 prajurit. 

Tragedi Arakundo kelak menjadi satu dari sekian kasus di Aceh yang disarankan oleh Amnesty International untuk diproses secepatnya oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPKTA). 

Konflik yang terjadi di Aceh kelak mendapat perhatian internasional. Resolusi damai diajukan negara-negara di dunia kepada dua belah pihak yang bertikai. Pada 9 Desember 2002, RI dan GAM melakukan pembicaraan setelah jeda kemanusiaan sebelumnya tandas dalam waktu singkat. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penghentian permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa Swiss pada 9 Desember 2002. Jeda kemanusiaan itu lantas berakhir pada 18 Mei 2023 setelah Indonesia kembali menggelar operasi Darurat Militer di Aceh. 

Perang naik turun dengan berbagai dampak terjadi di Aceh. Hingga kemudian, pada 26 Desember 2004, gempa dengan kekuatan mencapai 8,9 skala richter mengguncang Aceh. Gempa merusak tersebut merubuhkan gedung Pante Pirak dan Hotel Kuala Tripa.

Gempa yang berpusat di Samudera Hindia ini turut memicu gelombang tsunami terbesar di abad tersebut, memporakporandakan sebagian besar kawasan Aceh yang ada di pesisir, dan beberapa daerah lain di negara-negara sekitar. 

Tidak kurang dari 230.000 jiwa meninggal dalam musibah tersebut, ribuan orang hilang, dan jutaan penduduk mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Beberapa perkampungan yang berada di pesisir Aceh juga hilang ditelan laut. 

Pasca bencana gempa dan tsunami memporak-porandakan Aceh, dunia Internasional kembali menyorot situasi keamanan dan ketertiban di Tanoh Rencong. Baku tembak yang terjadi antara GAM dan pasukan TNI/Polri telah menyulitkan pekerja kemanusiaan membantu memulihkan Aceh. Desakan internasional itu akhirnya membawa tokoh GAM dan pejabat RI mau berunding. 

Perdamaian antara keduanya dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin Martti Ahtisaari. Nota perjanjian damai di Helsinki akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Disusul kemudian dengan implementasi kesepakatan damai ketika GAM menyelesaikan penyerahan senjata untuk dihancurkan, dan pemerintah Indonesia menarik mundur secara bertahap pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) atau pasukan non-organik dari Aceh pada 31 Desember 2005. 

Pada Desember 2006, Aceh pertama kali menggelar pemilihan umum untuk memilih kepala daerah. Dalam pemilihan ini, beberapa partai lokal Aceh terlibat. 

Jauh setelah damai disepakati antara GAM dan RI, benih konflik kembali mencuat. Kali ini, deklarasi pemberontakan terhadap pemerintah digelorakan Nurdin Ismail alias Din Minimi, yang merupakan mantan anggota GAM. 

Sosok berperawakan kecil itu tiba-tiba muncul sembari menenteng AK-47 dan berpakaian loreng dalam sebuah konferensi pers dengan awak media. Pria yang turut diapit dua anak buahnya tersebut mengaku kembali mengangkat senjata untuk menuntut keadilan. 

Nama Din Minimi kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus kriminal di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Aceh Timur. Kelompok Din Minimi juga sering dikaitkan dengan aksi penculikan serta perampokan yang terjadi di Aceh, yang belum lama menjalin perdamaian tersebut. 

Nama Din Minimi kian terkenal setelah peristiwa tewasnya dua intel Kodim 0103 Aceh Utara, Sersan Indra dan Serda Hendri, pada 24 Maret 2015. Kedua anggota intelijen tersebut diculik usai bertemu dengan Kepala Mukim Alumbang, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. 

Sejak mendeklarasikan diri kembali angkat senjata, Din Minimi akhirnya turun gunung pada Senin, 28 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB. Din Minimi beserta 120 anggota pasukannya menyerah setelah bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso.