Kekacauan Sistem Pemerintahan Indonesia Memantik Konflik di Aceh

STATUS Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia sempat terkatung-katung sesaat setelah Belanda melancarkan agresi kedua. Penetapan status daerah sebagai keresidenan dan provinsi pun sempat berubah-ubah seiring bergantinya sistem pemerintahan di tingkat pusat. 

Pemerintah Indonesia yang berusia muda nyaris tak mampu bertahan dengan agresi Belanda yang membonceng sekutu setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Pusat pemerintahan Indonesia direbut. Presiden Indonesia Soekarno, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berkantor di Yogyakarta bahkan ditangkap. Bersama mereka ikut dibui Sutan Syahrir, seorang tokoh yang kelak merintis Partai Sosialis Indonesia.

Kekacauan demi kekacauan terjadi saat itu. Daerah-daerah yang sudah mendeklarasikan diri ikut serta dalam barisan Indonesia pun jadi kasak kusuk. Sejak itu, Indonesia kehilangan pusat pemerintahan dan pemimpin.

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat berembuk. Syafruddin Prawiranegara adalah salah satu tokoh itu. Dia bersama Kolonel Hidayat yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra mengunjungi Gubernur Sumatra/Ketua Komisaris Peerintah Pusat, Teuku Muhammad Hasan pada 19 Desember 1948. 

Aksi TPR Merebut Kutaraja

LASKAR Dewan Perjuangan Rakyat (DPR) di bawah pimpinan Husin Al Mujahid merebut Kutaraja (Banda Aceh) yang menjadi pusat pemerintahan Residen Aceh pada 3 Maret 1946. Perebutan ibu kota ini dilakukan Amir Husin Al Mujahid dalam rangka gerakan revolusi sosial yang dilakukan kalangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) untuk menumpas kekuasaan para uleebalang--yang masa itu disebut kaum feodal.

Dikutip dari buku Memorandum tentang Peristiwa Pemberontakan DI TII di Atjeh terbitan TT I Bukit Barisan, sasaran utama kelompok Amir Husin Al Mujahid adalah merebut kekuasaan Residen Aceh dari tangan Teuku Nyak Arief dan militer dari tangan Syamaun Gaharu. Dalam gerakannya, Amir Husin Al Mujahid dan pasukannya melakukan konvoi dari Seulimuem, Aceh Besar, menuju Banda Aceh menggunakan 40 unit truk. Sebelumnya mereka melakukan konvoi dalam rangka unjuk kekuatan dari Idi, Lhokseumawe, Sigli hingga Seulimuem.