Tengku Daud Beureueh Dinobatkan Sebagai Wali Negara

Warga Aceh menunggu kedatangan Tengku Daud Beureueh. 

 

@Repro

KONTAK politik antara Gubernur Sumatera Utara SM Amin dengan Teungku M. Daud Beureueuh sejak Desember 1955 membuat situasi Aceh memanas. Apalagi saat itu dua utusan Pemerintah Pusat yang dikirim Mohd. Hatta, Hasballah Daud dan Abdullah Arif turut datang ke Aceh untuk berbicara dengan pimpinan Darul Islam.

“Pemberontak Islam yang puluhan ribu banyaknya itu memperbicangkan persoalan tersebut sehingga menambah hangat politik di Aceh,” tulis AH Gelanggang dalam bukunya Rahasia Pemberontakan Aceh dan Kegagalan Politik Mr. SM Amin.

Di tengah memanasnya suasana politik di Aceh, Darul Islam memperingati ulang tahun kedua proklamasi Negara Islam Indonesia pada 21 September 1955. Saat itu, pemimpin tinggi DI/TII Aceh turut mengadakan konferensi di Batee Kureng.

Konferensi ini lantas berujung menjadi Kongres Rakyat disebabkan banyaknya pimpinan daerah dan warga yang hadir pada 23 September 1955. Kongres ini kemudian dikenal dengan Kongres Batee Kureng.

Setelah digelarnya Kongres Batee Kureng, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan Aceh saat itu. Di antaranya daerah Aceh yang semula bergabung dalam bagian Negara Islam Indonesia berubah menjadi Negara Bahagian Atjeh (NBA) Negara Islam Indonesia (NII). Selain itu, sistem pemerintahan terpusat yang dualis turut berubah menjadi pemerintahan biasa. “Dimana sipil dijalankan oleh sipil dan kekuasaan militer dipegang langsung oleh militer sendiri,” tulis AH Gelanggang.

Kongres Batee Kureng juga mengangkat dan melantik Teungku M. Daud Beureueh menjadi Kepala Negara NBA NII serta Wali Nanggroe Negara Bahagian Aceh. Sementara Tengku Husin Mudjahid dilantik sebagai Ketua Parlemen sementara.

Kongres Batee Kureng juga turut membentuk kabinet pertama Negara Bahagian Atjeh. Berikut susunan kabinet pertama NBA NII 1955:

Perdana Menteri Hasan Aly.

Menteri Dalam Negeri: Hasan Aly.

Menteri Keuangan: TA Hasan

Menteri Kesehatan: TA Hasan

Menteri Pertahanan/keamanan Kolonel Husin Jusuf

Menteri Kehakiman: Tgk. Zainul Abidin.

Menteri Penerangan: A. G. Mutiara.

Menteri Ekonomi/Kemakmuran : T. M. Amin.

Menteri Pendidikan: Tgk. M. Ali Kasim.[]